KOLTIM. NUSPOS. com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting di ruang Command Center Koltim, Senin (04/11/2024).
Dalam kegiatan itu, dihadiri oleh Asisten 2 Sekretaris Daerah (Sekda) Koltim, Lapala SE., yang mewakili Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Koltim, Ir. Ari Sismanto. Selain itu, hadir juga Kepala Bagian Perekonomian Koltim, Hasbi Rianto, SE., Staf Ahli Bupati, Feri Armenius ST, M.Eng, Sekretaris Dinas Pangan Koltim, Tamrin SP, serta Ahmad Handoko, S.Pd, M.Hum.
Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, merupakan forum rutin yang mengoordinasikan langkah-langkah pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah guna menjaga stabilitas harga barang dan jasa di seluruh wilayah Indonesia.
KOLTIM.NUSPOS.com- Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya pengendalian inflasi sebagai upaya menjaga kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, inflasi yang tidak terkendali dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi.
"Dulu, banyak kepala daerah yang belum begitu memahami masalah inflasi. Sekarang mereka sudah dilibatkan langsung dan mulai mengerti dampak dari masalah ini," ujar Tito Karnavian.
Rakor kali ini juga membahas berbagai isu penting terkait pengendalian inflasi, termasuk analisis harga kebutuhan pokok, hambatan distribusi pangan, serta upaya-upaya untuk memastikan pasokan yang stabil, terutama menjelang akhir tahun dan Pilkada serentak 2024. Salah satu topik utama yang menjadi perhatian adalah kenaikan harga komoditas pangan, yang diprediksi akan meningkat menjelang tahun baru.
Tito Karnavian menjelaskan bahwa salah satu faktor utama penyebab inflasi di beberapa daerah adalah penurunan produksi bawang merah, yang menyebabkan harga komoditas ini naik secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga barang yang dapat merugikan masyarakat, khususnya dalam menghadapi Pilkada serentak.
Mendagri juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang Pilkada 2024, karena ada kecenderungan kenaikan harga yang dipicu oleh dinamika politik, seperti pembelian bahan sembako dalam jumlah besar oleh pihak-pihak tertentu.
"Ini harus diwaspadai, karena bisa mengganggu kestabilan pasokan barang di pasar," ujar Tito.
Pemerintah daerah diminta untuk lebih proaktif dalam memantau harga pangan dan distribusi bahan pokok di wilayah masing-masing. Tito menekankan pentingnya pengecekan ketersediaan bahan pangan di pasar tradisional dan gudang-gudang Bulog untuk memastikan tidak ada kelangkaan yang terjadi.
"Jangan sampai terjadi kelangkaan barang di pasar karena ketidaktahuan kita akan stok yang ada. Kepala daerah harus memastikan pasokan pangan tetap tersedia dengan melakukan pengecekan secara rutin ke pasar dan ke Bulog," tambah Tito.
Selain itu, Tito juga mengusulkan agar pemerintah daerah mengadakan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan bahwa pasokan pangan tetap tercukupi. Operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat menekan harga komoditas yang melonjak, terutama menjelang periode-periode kritis seperti Pilkada dan tahun baru.
“Operasi pasar ini penting sebagai langkah antisipasi, terutama dalam menjaga harga komoditas pangan yang sering kali melambung pada waktu-waktu tertentu. Kepala daerah harus aktif mengoordinasikan hal ini,” katanya.
Tito Karnavian juga berharap agar seluruh calon kepala daerah yang akan terpilih dalam Pilkada 2024 memiliki pemahaman yang cukup mengenai inflasi dan pengendaliannya. Hal ini penting agar mereka dapat berperan aktif dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di wilayah masing-masing setelah terpilih nanti.
Menanggapi hal tersebut, Lapala SE, Asisten II Sekda Kolaka Timur, menyatakan bahwa pemerintah daerah Kolaka Timur akan terus mengikuti arahan dari Kemendagri dalam mengendalikan inflasi di wilayahnya.
"Kami akan memastikan ketersediaan bahan pokok dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memantau harga dan distribusinya," ujar Lapala.
Pemerintah Kolaka Timur juga berencana untuk mengintensifkan pengawasan terhadap pasar tradisional dan bekerja sama dengan Bulog dalam menjaga stok bahan pangan.
"Kami akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi lonjakan harga yang dapat merugikan masyarakat," tambahnya.
Secara keseluruhan, rakor ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, khususnya dalam konteks Pilkada yang semakin dekat.
Pemerintah daerah diharapkan untuk terus melakukan upaya yang maksimal dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan bahwa pasokan pangan tetap aman dan terjangkau.
Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan inflasi yang dapat berdampak luas pada kehidupan masyarakat.
Seiring dengan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan, pemerintah daerah diminta untuk terus meningkatkan pengawasan dan koordinasi agar inflasi dapat dikendalikan dengan efektif dan tidak berdampak negatif terhadap perekonomian lokal.
Dengan adanya rakor pengendalian inflasi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa harga barang dan jasa tetap stabil, dan tidak ada kekurangan bahan pangan yang dapat merugikan masyarakat, terutama menjelang Pilkada serentak yang akan berlangsung pada tahun 2024. ( Red )
